Mesir dan Sudan berencana mengekstradisi Ikhwanul Muslimin

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Pembicaraan tentang perang melawan terorisme dan penyerahan anggota Ikhwanul Muslimin ke Kairo, menutup pertemuan terbaru antara Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, pada 27 Oktober lalu yang digelar di Kairo, Mesir.


Ratusan anggota Ikhwanul Muslimin melarikan diri ke Sudan setelah penggulingan Mohammed Morsi pada 2013 meski tidak ada angka resmi. Segera setelah itu, Mesir menyatakan organisasi itu sebagai kelompok teroris, melancarkan tindakan keras terhadap para pendukungnya dan mengadili ribuan dari mereka atas tuduhan terkait terorisme.


Sejak pemberontakan terhadap mantan presiden Sudan Omar al-Bashir pada 2019, Mesir telah berulang kali meminta Sudan untuk menyerahkan anggota organisasi Islam itu, termasuk tiga pemimpin Dewan Syura Ikhwanul. Menurut saluran Al-Arabiya, kasus penyerahan anggota kelompok terlarang itu telah dibahas selama pertemuan antara Sisi dan Burhan pada 27 Oktober lalu.


“Ekstradisi para Islamis ini kemungkinan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang,” demikian disampaikan saluran tersebut tanpa menyebutkan jangka waktu tertentu, dilansir di Al-Monitor.


Pada Februari yang lalu, Kantor Kejaksaan Sudan mengumumkan penangkapan lima anggota “jaringan teroris yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin” di negara itu. Kantor berita negara SUNA melaporkan bahwa para tahanan telah tiba di Sudan dengan bantuan penyelundup yang memegang paspor palsu Suriah dan berencana melakukan serangan teroris di dalam Sudan.


Namun, sumber dari Ikhwanul Muslim menyebutkan, ada negosiasi untuk menyerahkan para tahanan kepada pihak berwenang Mesir. Sebagian besar pemimpin kelompok di Sudan pergi ke negara lain setelah penggulingan Bashir dan pemulihan hubungan antara para pemimpin tentara Sudan dan rezim Sisi Mesir.


Muhammad Habib, mantan deputy general guide Ikhwanul Muslimin, mengatakan kepada Al-Monitor, bahwa anggota Ikhwanul Muslimin pergi ke Sudan untuk menghindari tindakan keras terhadap mereka. “Sudan adalah tempat perlindungan yang cocok selama pemerintahan Bashir, tetapi situasinya sekarang berubah dengan adanya pemerintahan baru,” katanya. 


Ketika Habib menjadi anggota Ikhwanul Muslimin pada 1990-an, dia menyaksikan bagaimana kaum Islamis di Sudan dan sampai beberapa tahun yang lalu, menikmati situasi yang stabil. Namun sekarang stabilitas itu sudah tidak ada lagi, terutama di bawah pemerintahan transisi saat ini, yang lebih condong pada hak-hak sipil dan menjauh dari aturan Islam di rezim Bashir. 





Republika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *