Turki menyarankan AS bercermin dulu soal kebebasan beragama.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA—Rencana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo untuk mempromosikan ‘kebebasan beragama’ selama kunjungannya ke Istanbul pekan depan memicu kemarahan warga Ankara, Turki. Kunjungan Pompeo diketahui adalah bagian dari rencana turnya ke tujuh negara, termasuk negara-negara di Timur Tengah dan Teluk.  

Selama waktunya di Istanbul yang dijadwalkan pada Senin (16/11) dan Selasa (17/11) nanti, diplomat tertinggi itu dijadwalkan bertemu dengan Patriark Ortodoks Yunani, Bartholomew I, tetapi tidak ada pejabat Turki. Kementerian Luar Negeri Turki mengkritik sikap AS sebagai sesuatu yang sangat tidak pantas.

“Akan lebih disarankan bagi Amerika Serikat untuk melihat ke cermin terlebih dahulu dan untuk menunjukkan kepekaan yang diperlukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia seperti rasisme, Islamofobia dan kejahatan rasial di negaranya sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya yang dikutip di Arab News, Sabtu (14/11).

Pompeo diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai senat, dan dukungan dari komunitas Ortodoks Yunani dan evangelis akan menjadi pendorong harapannya untuk terpilih di Kansas.

“Kebebasan beragama, lebih khusus lagi masalah yang dihadapi orang Kristen di seluruh dunia, adalah perhatian bersama di antara banyak Republikan – terutama komunitas evangelis dan diaspora yang berpengaruh,” kata Ziya Meral, rekan senior di RUSI (Royal United Services Institute for Defense and Security Studies).

Presiden terpilih AS Joe Biden gang akan menjabat Januari 2021 mendatang diperkirakan juga akan menekan Ankara atas kebebasan beragama di Turki, sebuah masalah yang menjadi sorotan baru-baru ini setelah keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk mengonversi Haghia Istanbul.   Biden diharapkan menjadi pendukung setia kebebasan beragama secara global, termasuk hak-hak pengikut Ortodoks Yunani.  

Turki menuai kritik lebih lanjut pada akhir Oktober ketika membuka bekas biara Kristus Sang Juru Selamat di Chora, sebuah basilika Kristen kuno, untuk layanan doa Islam, mengorbankan nilai arsitektur dan sejarah bangunan. Keputusan itu diambil menyusul keputusan presiden yang menyatakan bahwa penggunaan gedung sebagai museum itu ilegal.

Menurut Meral, ada kemarahan non-partisan di Turki atas daftar panjang masalah dari pemulihan Hagia Sophia hingga penahanan berkepanjangan seorang pendeta Amerika dan penghentian izin tinggal bagi pekerja gereja Kristen asing yang tinggal di Turki.

“Masalah geopolitik dari Yunani hingga Armenia hingga timur laut Suriah kini telah melebur menjadi narasi biasa tentang ‘kita versus Islamis,’ yang terus mempolitisasi masalah kebebasan beragama di luar kekhawatiran aktual agama minoritas,” kata Meral.

Pada Juni lalu, Departemen Luar Negeri AS menerbitkan Laporan 2019 tentang Kebebasan Beragama Internasional yang berisi kritikan atas Turki karena membatasi hak-hak agama minoritas non-Muslim, terutama Kristen Ortodoks Apostolik Armenia, Yahudi, dan Kristen Ortodoks Yunani. Pemerintah terus membatasi upaya kelompok agama minoritas untuk melatih pendeta mereka, isi laporan itu.

Dr. Mine Yildirim, kepala Freedom of Belief Initiative dan Eurasia Civil Society Program di Komite Helsinki Norwegia, mengatakan tantangan utama Turki yang sudah lama ada di bidang kebebasan beragama atau berkeyakinan membutuhkan perubahan mendasar.

“Beberapa masalah hukum sentral antara lain kurangnya kepribadian hukum komunitas beragama atau berkeyakinan, status tempat ibadah, dan ketidaksetaraan yang mencolok terkait dengan pendanaan publik Kepresidenan Urusan Agama dan individu serta komunitas yang tidak menerima layanan dari lembaga ini,” katanya.

“Sebagian besar masalah ini telah menjadi subjek putusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Namun, penilaian tersebut belum diterapkan secara efektif. Semua negara dapat meminta pertanggungjawaban satu sama lain karena ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional mereka,” tambah Yildirim.

Para ahli menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama adalah dan akan tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Biden. Yildirim percaya bahwa, meskipun inisiatif multilateral itu penting, negara harus lebih fokus pada penguatan mekanisme kontrol hak asasi manusia internasional untuk berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Anna Maria Beylunioglu Atli, dosen MEF University di Istanbul, menyarankan bahwa tekanan eksternal dari Barat hanya bisa berlaku sejauh ini, dan bahwa perubahan domestik yang nyata hanya akan terjadi jika ada perubahan pola pikir di antara para pembuat kebijakan di Ankara.
 
“Jika tidak, kami hanya akan melihat perubahan kosmetik dalam kebebasan beragama,” katanya.  

“Ada kemunduran serius di bidang ini sejak 2013, dan sejauh ini tidak ada peningkatan yang signifikan,” ujarnya menambahkan.





Republika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *